Salam Redaksi
Assalamualaikum wr.wb.
Pada edisi kali ini (20/10/16) Islam Online membahas soal 2 tahun kepresidenan Jokowi-JK, rilis BEM SI dan Demo Mahasiswa di Istana Negara.

Selanjutnya mengangkat berita daerah soal mahasiswa UNIMAl yang dipolisikan oleh Dosennya karena mengkritiknya.
Wassalam....

Seseorang yang baru memasuki dunia tulis-menulis mungkin merasa terbebani oleh proses revisi yang berulang-ulang ini. Namun, para mentor dan penulis berpengalaman sering kali menegaskan bahwa proses ini adalah kunci utama untuk menghasilkan tulisan berkualitas. Sebuah ungkapan menyatakan, "Kalau kita sendiri malas membaca tulisan sendiri, apalagi orang lain." Artinya, ketelitian dan kecermatan dalam mengevaluasi tulisan sendiri adalah refleksi dari seberapa serius seseorang terhadap kualitas karya mereka.

Mengevaluasi tulisan bukanlah hanya sekadar menemukan dan memperbaiki kesalahan tata bahasa atau ejaan. Ini juga tentang mengamati alur cerita, keselarasan ide, dan konsistensi karakter dalam tulisan naratif. Kesalahan kecil yang terlewat bisa merusak keseluruhan pengalaman membaca. Oleh karena itu, mengevaluasi tulisan adalah suatu bentuk tanggung jawab terhadap pembaca.

Sebelum sebuah tulisan dibagikan kepada publik, penulis harus yakin bahwa tulisannya telah melalui proses evaluasi yang cermat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin muncul dan memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan penulis tersampaikan dengan jelas dan efektif. Sebuah tulisan yang tidak dievaluasi dengan baik dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan kesalahpahaman pada pembaca.

Ketika mengevaluasi tulisan, penting untuk menghindari pandangan yang terlalu subyektif. Penulis harus mampu melihat tulisannya dari perspektif pembaca potensial, dengan mempertimbangkan bagaimana pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Ini melibatkan memeriksa apakah argumen disajikan secara logis, apakah ide-ide terhubung dengan baik, dan apakah gaya penulisan sesuai dengan target pembaca.

Dalam dunia literasi yang semakin terhubung, memberikan yang terbaik dalam setiap tulisan menjadi semakin penting. Dengan persaingan informasi yang begitu sengit, kualitas tulisan dapat menjadi pembeda antara tulisan yang terlupakan dan tulisan yang meninggalkan jejak di benak pembaca. Oleh karena itu, setiap penulis perlu menjadikan evaluasi sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penulisan mereka. Hanya dengan cara ini, tulisan dapat mencapai potensi maksimalnya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam berbagai konteks komunikasi.

Tebar Suara | Momentum 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-JK merupakan ajang untuk mengevaluasi, mengkontempelasi, menagih, mendesak, serta menuntut janji-janji pemerintah yang tertuang dalam visi misi serta cita-cita dan tujuan negara itu sendiri.

Berbagai survey menunjukan kepuasan terhadap kinerja, namun aneh bin ajaib nyatanya hal itu tidak sesuai realita, rakyat masih belum sejahtera justru menjurus pada sengsara.


Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan, tahun 2016 ketimpangan sudah mencapai angka 0.41-0.45, dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya bagi kestabilan sebuah negara. 

Oleh karena itu tepat 2 tahun Jokowi-JK ini ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi demo "Kabinet Lupa Kerja" 2 Tahun Jokowi-JK di depan Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Islam Online | Nanda Feriana tidak menyangka bila surat terbuka yang ia tuliskan di facebook yang ditujukan kepada seorang dosen perempuan lulusan Jerman, berujung ke kantor polisi. Mahasiswa yang sangat aktif mengampanyekan sosial justice tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik dosen alumni universitas di benua berperadaban tinggi, Eropa.

Kabar tentang pelaporan terhadap Nanda ke polisi berawal dari postingan Edi Fadhil, Kamis (20/10.2016) yang membubuhi foto dirinya dengan kertas bertuliskan #Save Nanda Feriana. Pada postingan itu ia menuliskan sedikit kisah itu:

# SAVE NANDA FERIANA
Saya mengenalnya sejak 3 tahun lalu saat Nanda Feriana mendaftar sebagai peserta Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU). Nanda menjadi peserta yang paling aktif dan kritis serta aktif menulis di buletin bulanan serta beberapa edisi buku yang diterbitkan SDAU.

Prihatin dengan kondisi pendidikan adik-adik yang bersekolah di pedalaman, Nanda mendirikan gerakan kerelawanan Jaroe Aceh, melalui Jaroe Aceh Nanda dan kawan-kawannya secara periodik mengunjungi sekolah sekolah di pedalaman Aceh Utara untuk berbagi inspirasi dengan adik adik.

Setahun terakhir Nanda membantu menjadi bendahara Gerakan Beasiswa berbasis Facebook, Gerakan Mari Sekolah (GMS), Nanda-lah yang tiap bulan mengirimkan beasiswa ke-156 anak dampingan GMS sampai terakhir minta off sebentar karena sedang fokus menulis skripsi.

Tahun lalu Nanda meraih anugerah KNPI Award sebagai apresiasi atas kiprahnya.

Sering mengikuti kegiatan kegiatan berskala nasional dan punya bakat hebat menjadi MC.

Kuliah di Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dan di akhir masa kuliahnya mempunyai pengalaman yang layak diceritakan ke mahasiswa selanjutnya.

Meski tidak menyebut nama bahkan inisial dosen yang dikritiknya, Nanda di laporkan ke polisi oleh dosennya sendiri karena mengkritik birokrasi kampus melalui akun Facebooknya dengan judul status “Sepucuk surat untuk ibu lulusan Jerman”. (Terlampir).

Menyadari ‘mungkin menyinggung sang dosen’ Nanda memohon maaf melalui akun Facebook dan melalui pertemuan khusus yang difasilitasi oleh pihak fakultas. Terakhir Nanda membawa serta ibundanya serta Teungku imum kampungnya datang kerumah sang dosen untuk meminta maaf. Bahkan Nanda mengirimkan surat permohonan maaf kepada sang dosen. Namun semua itu belum mampu memberi solusi. Nanda di laporkan ke polisi oleh sang dosen. Sang dosen meminta Nanda meminta maaf selama 4 hari berturut turut di koran. Permohonan maaf di koran tentu akan sangat mahal, membutuhkan biaya puluhan juta dan sangat memberatkan bagi Nanda yang masih mahasiswa.

Kemarin Nanda untuk pertamakali sudah diperiksa di Polres Lhokseumawe dan masih berstatus sebagai saksi dan berpotensi untuk menjadi tersangka.

Bagi saya ini adalah preseden buruk dan sekaligus pembelajaran baik.

Preseden buruk ketika kritik mahasiswa harus berakhir di kantor polisi dan pembelajaran baik dari seorang Nanda yang berani mengkritik kampusnya, tidak malu memohon maaf dan keberaniannya bertanggung jawab untuk diperiksa polisi adalah sebuah kedewasaan yang luar biasa dari seorang gadis muda yang belum S1 ini.

Status ini adalah bagian dukungan moral untuk Nanda. Hari minggu lalu saya bertemu Nanda di Lhokseumawe dan secara elegan Nanda mengatakan tidak takut apapun risiko statusnya tersebut karena meyakini sudah melakukan ‘hal yang seharusnya dilakukan’, Nanda meyakini kritikannya masih dalam batas yang sangat wajar.

Saya pribadi tidak bisa membayangkan jika setiap kritik mahasiswa akan berakhir di kantor polisi…. duh,!

Semangat untuk Nanda.

#SaveNandaFeriana
#SaveUnimal
postingan Edi Fadhil mendadak diikuti oleh facebooker lainnya. Dalam hitungan menit, laman facebook dipenuhi dengan postingan foto Save Nanda Feriana, yang diikuti dengan ragam komentar. Tidak sedikit pula netizen yang membagikan berbagai status facebooker tentang Nanda Feriana.(Acehtrend)

Islam Online | Polemik dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu menjadi sorotan media Australia, The Sydney Morning Herald.

Dalam artikel ‘Jakarta governor Ahok investigated over alleged Islam insult as elections loom’, Rabu (19/10/2016) menyebutkan, beberapa ucapan Ahok yang penuh kontroversi, seperti pelegalan minuman berakohol dan menyarankan agar wanita tak mengenakan jilbab di sekolah.

Media asal negeri kangguru itu juga mengutip pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan bahwa Ahok perlu filter dalam bicara.

Di artikel tersebut, protes ribuan umat muslim yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah pekan lalu juga menjadi sorotan.

Walau sudah meminta maaf, Polisi tetap dituntut untuk bekerja profesional dengan melanjutkan laporan masyarakat perihal dugaan penistaan Al Quran yang dilakukan oleh Ahok.(TS/tebarsuara.com)

Islam Online | Momentum 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-JK merupakan ajang untuk mengevaluasi, mengkontempelasi, menagih, mendesak, serta menuntut janji-janji pemerintah yang tertuang dalam visi misi serta cita-cita dan tujuan negara itu sendiri.

Berbagai survey menunjukan kepuasan terhadap kinerja, namun aneh bin ajaib nyatanya hal itu tidak sesuai realita, rakyat masih belum sejahtera justru menjurus pada sengsara.

Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan, tahun 2016 ketimpangan sudah mencapai angka 0.41-0.45, dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya bagi kestabilan sebuah negara.

Bagus Tito wibisono Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk turut andil dalam aksi momentum 2 tahun Jokowi-JK.

"Kami memanggil mahasiswa Seluruh Indonesia, untuk bersama-sama merayakan 2 tahun kepemimpinan Jokowi-JK dalam bentuk AKSI MASA, yang dilaksanakan besok Kamis, 20 Oktober 2016 di Istana Rakyat, (Istana Negara Republik Indonesia),” tuturnya.

Bagus mengatakan Pemimpin yang lahir dari media, akan sangat takut ketika citranya anjlok di media. Menuju dua tahun Jokowi-JK, dia mengajak seluruh mahasiswa untuk ungkap segala kekurangan dan kebobrokan pemerintahan yang selama ini dicitrakan baik oleh media mainstream.

Di akhir kalimatnya, dia menambahkan, “Mari bersama mengulang sejarah, bahwa Pemuda selalu dilibatkan dalam setiap kebijakan, bukan dirusak, dibungkam, bahkan dihancurkan.”

"Panaskan media sosialmu!, Ungkap keluh kesahmu!, Suarakan realita kehidupan rakyat dengan moral, data, dan fakta!, selamatkan Indonesia! Sampai bertemu di Jakarta kawan seperjuangan. Kita bertatap muka di Istana Rakyat, Istana Negara", tutupnya.(MN/tebarsuara.com)

Islam Online | Momentum 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-JK merupakan ajang untuk mengevaluasi, mengkontempelasi, menagih, mendesak, serta menuntut janji-janji pemerintah yang tertuang dalam visi misi serta cita-cita dan tujuan negara itu sendiri. Berbagai survey menunjukan kepuasan terhadap kinerja, namun aneh bin ajaib nyatanya hal itu tidak sesuai realita, rakyat masih belum sejahtera justru menjurus pada sengsara. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan, tahun 2016 ketimpangan sudah mencapai angka 0.41-0.45, dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya bagi kestabilan sebuah negara.

Presiden tidak efektif mengelola negara karena kabinet tidak solid, kepentingan transaksional oligarkis lebih terlihat, bahkan nasionalisme meredup terbukti dengan dipertahankannya seseorang dengan indikasi dwi-kewarganegaraan di dalam kementerian. Keberpihakan pemerintahan kepada asing seakan tak terbendung. Kemandirian ekonomi yang dicanangkan dalam nawacita hancur dengan afiliasi yang nampak selama 4 semester ini.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan mencerminkan bagaimana penegakan hukum layaknya jaring laba-laba, hanya menjerat yang lemah dan runtuh terbelah pada yang kuat. Pemerintah lebih memihak kepada korporasi dibandingkan kepada asset hutan hujan tropis yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini. Tahun 2015, Jikalahari dan Eyes on The Forrest menginvestigasi 37 korporasi dan Polda Riau menetapkan 18 korporasi sebagai tersangka. Namun, tahun 2016 ini terbitlah Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) kepada 15 perusahaan yang telah menyumbangkan asap di Riau, menyebabkan 5 orang meninggal, dan ribuan orang menderita ISPA. Terlebih kejadian ini diperkuat dengan beredarnya foto kongkow oknum Polda Riau dengan para elit korporasi tersebut.

Tidak berpihaknya pemerintah kepada rakyat kembali terlihat dari kasus mega proyek reklamasi, khususnya di Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta.  Di teluk Benoa, desain reklamasi sudah muncul sejak tahun 2007 dengan Tike Engineers and Architect asal Jerman sebagai pembuat desain. Lahirnya Perpres no.51 tahun 2014 yang mengubah wilayah teluk Benoa yang sebelumnya masuk zona L3 (konservasi) menjadi zona P (penyangga), seolah menjadi dasar izin proyek ini. Hal yang sama terjadi pada reklamasi teluk Jakarta. Konstitusi terakhir yaitu putusan PTUN nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT yang mengabulkan permohonan penundaan keputusan gubernur DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014 tentang perizinan reklamasi, khususnya di pulau G. Keduanya memperlihatkan perjalanan proyek yang dipaksakan, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa izin ini diperuntukan pada kepentingan investor, bukan masyarakat umum.

Tidak berpihaknya pemerintah kepada rakyat kembali terlihat dari kebijakan instan yang inkonstitusional, yaitu pengampunan pajak. Defisitnya anggaran karena kesalahan pengelolaan serta kecanduannya negara pada pambangunan direspon dengan kebijakan kolonialisme, dengan mengampuni pajak kepada orang berduit dan merampas pajak kepada rakyat pribumi. Walaupun periode pertama harta yang terkumpul sudah 95 T dari target 120 T, namun indicator keberhasilan bukanlah soal nominal. Mengapa demikian ? Kalau kita kembali ke cara berpikir yang benar, semakin banyak harta yang dilaporkan dan semakin banyak uang tebusan yang dibayarkan, berarti semakin banyak jumlah pajak yang selama ini dikemplang. Dan hal ini juga berarti pemerintah benar-benar telah gagal menegakan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang ada sebelum UU pengampunan pajak ini disahkan. Padahal pajak bersifat memaksa dan wajib bagi para wajib pajak. Tax amnesty seolah-olah menjual harga diri bangsa.

Tidak berpihaknya pemerintah kepada rakyat kembali ditunjukan melalui inkonstitusi pelaksanaan pemerintah khususnya untuk mewujudkan kedaulatan energi dan sumber daya mineral. Titik awal kemunduran hilirisasi muncul pada 11 Januari 2014, yaitu dikeluarkannya PP no. 1 tahun 2014 tentang perubahan kedua PP no. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.  Peraturan ini menghapus pasal 112 butir 4 sehingga jelas melanggar UU no 4 tahun 2009. Pada Agustus 2016, Archandra Tahar memperpanjang izin eksport konsentrat PT. Freeport Indonesia hingga Januari 2017 yang bertentangan dengan semangat hilirisasi UU no 4 tahun 2009. Mirisnya, Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Padjaitan, ingin mempercepat proses revisi UU no 4 tahun 2014, dengan alasan demi menanggulangi deficit fiscal sehingga perlu ada kelonggaran izin ekspor beberapa mineral tanpa melalui proses peningkatan nilai tambah di dalam negeri selama lima tahun lagi semenjak diundangkan. Artinya jika 2016 PP tersebut keluar, maka kedaulatan energi masih harus menunggu hingga tahun 2021.

Di sisi lain, fenomena terbaru tentang terbitnya kebijakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, dinilai tidak menyelesaikan akar masalah. Data KPAI menujukan tahun 2007 terdapat 1510 kasus, tahun 2008 ada 1826 kasus, dan terus meningkat hingga 1998 kasus pada tahun 2009. Walaupun tahun 2015 hanya terdapat 6499 kasus, angka ini masih dianggap cukup tinggi. Hukuman kebiri ini dari sisi medis sangat dilematis karena bertentangan dengan kode etik kedokteran dan melanggar HAM serta sumpah dokter. Selain itu, hukum kebiri kimia ini mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena tidak menimbulkan efek jera dan hanya menghambur-hamburkan uang negara. Diperlukan biaya sebesar Rp. 700.000,- sampai Rp. 1.000.000,- untuk satu kali penggunaan. Sedangkan obatnya hanya mampu bekerja untuk menurunkan birahi selama 1-3 bulan saja. Kebijakan ini dinilai sangat prematur dan tidak menyelesaikan masalah.

Berdasarkan ringkasan kajian yang dipaparkan diatas, maka Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, yang tersebar di wilayah Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, Jabodetabek Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah-DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Barat, Kalimantan Timur dan Selatan, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua, menuntut kepada Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk:

1. Tindak tegas mafia kasus kebakaran hutan dan lahan;
2. Tolak reklamasi teluk Benoa dan teluk Jakarta;
3. Tolak tax amnesty yang tidak pro rakyat;
4. Tolak perpanjangan izin ekspor konsentrat setelah Januari 2017 dan komitmen terhadap usaha hilirisasi minerba;
5. Cabut hukum kebiri, selesaikan akar permasalahan kejahatan seksual pada perempuan dan anak.

Inilah LIMA TUNTUTAN REFORMASI MAHASISWA, atau yang kami singkat dengan LITERASI MAHASISWA, sebagai bentuk konsistensi BEM Seluruh Indonesia untuk menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus poros tengah yang menyambungkan lidah rakyat dan memberitakan kebenaran, tentang ekspektasi kebijakan dengan kenyataan di lapangan. (MN/Tebarsura.com)

“Bahkan kemerdekaan Indonesia lahir dari desakan pemuda, para mahasiswa, lantas patutkah mahasiswa berdiam diri saat kemerdekaannya dinodai ?”


Rilis Pers:
Koordinator Lapangan Aksi Nasional BEM SI
Rizky Fajrianto

Oleh: dr. Gamal Albinsaid

Bismillahirrahmanirrahim...

Dua hari lalu, sebelum saya menerima penghargaan Empowering people Award dari Siemens di Jerman, salah seorang panitia mendatangi saya untuk menanyakan cara bersalaman di atas panggung karena pimpinan mereka adalah seorang wanita. Mereka menghormati ketika tahu saya tidak bersalaman dengan wanita karena tidak ingin bersentuhan dengan yang bukan muhrim saya. Saya cukup menempelkan kedua tangan saya, lalu menyapa mereka tanpa menyentuh tangannya. Mereka mengatur itu di atas panggung agar saya merasakan kenyamanan. Itulah toleransi.

Di perjalanan ke Inggris untuk kunjungan ke 15 perusahaan, pernah saya menaiki pesawat yang tidak menyediakan makanan halal. Setelah saya sampaikan kepada mereka saya hanya bisa makan makanan halal, mereka mencari sebuah mie instan yang memiliki label halal untuk saya. Itulah toleransi.

Ketika saya harus presentasi di California University yang bersamaan saat Salat Jumat, saya minta panitia menggeser jam presentasi kami, karena saya ingin melaksanakan Salat Jum'at di sana. Mereka mengijinkan menggeser waktu presentasi saya. Itulah toleransi.


Ketika makan malam dengan pangeran Charles di Istana Buckingham, mereka mengatur supaya saya mendapatkan makanan untuk vegetarian agar saya merasa nyaman. Itulah toleransi.

Di berbagai pengalaman itu, saya merasakan dan menyimpulkan bahwa bentuk toleransi adalah hormat. Bagi saya "The highest result of tolerance is respect and social relations", toleransi itu adalah bentuk penghormatan kita pada perbedaan yang ada. Mulai dari hal yang kecil seperti makanan, cara berpakaian, cara beraktivitas, sampai hal yang besar soal agama, kitab suci, dan prinsip Ketuhanan.

UNESCO dalam publikasinya "Tolerance: The Threshold of Peace"

Menyatakan social relations adalah salah satu indikator dari suksesnya toleransi di sebuah masyarakat. Oleh karenanya hasil dari toleransi adalah kenyamanan individu dan keharmonisan sosial.

Mau tidak mau, pemimpin berperan besar dalam menjaga, membangun, dan menciptakan toleransi yang baik. Tidak boleh pemimpin itu masuk atau memberikan komentar terhadap agama, kitab suci, prinsip Ketuhanan, dan cara beribadah sebuah agama.

Peran pemimpin itu penting sekali dalam toleransi yang kita bangun. Kita rindu pemimpin yang mampu menyejukkan perbedaan kita dalam kesantunan, menciptakan keharmonisan di antara perbedaan dengan sikap saling menghormati dalam cinta kasih. Bukan pemimpin yang tidak mempedulikan perbedaan yang ada, menciptakan ketegangan dengan menghina agama, melecehkan kitab, membatasi cara beribadah. Seorang pemimpin harus menghormati agama yang berbeda dengan tidak menilai atau mengomentari agama, tidak mengomentari kitab suci, dan tidak mengomentari cara beribadah. Lalu bagaimana keharmonisan bisa hadir jika pernyataan mengarah pada pelecehan atau penghinaan pada kitab suci dan isi kitab suci?

Teruntuk Pak Ahok, before you say something, stop and think how you'd feel if someone said it to you. Sungguh menyakitkan jika anda merasakan bagaimana yang kami rasakan sebagai umat Islam, kitab yang kami baca tiap hari, kami jadikan pegangan hidup, kami hafalkan, kami baca saat banyak orang tidur, kami pelajari bertahun-tahun, lalu dengan mudahnya anda sebut sebagai alat melakukan kebohongan. Apakah Pak Ahok pernah menempuh jurusan tafsir hingga merasa berhak menafsirkan Alquran seenaknya? Pak Ahok, jangan hina kitab suci saya hanya untuk kepentingan politik anda! Tidak ada sedikitpun kebohongan dalam Alquran! Hormati Alquran kami!

"Don't get so tolerant that you tolerate intolerance"(Bill Maher).

Kita tidak boleh mentoleransi sebuah keintoleransian.

Jangan salah mengartikan toleransi, "Tolerance does not mean tolerating intolerance".

Saya sebenarnya tidak suka menuliskan atau memberikan tanggapan soal permasalahan politik, tapi nasehat Ayaan Hirsi Ali bahwa "Tolerance of intolerance is cowardice (mentoleransi sebuah intoleransi adalah sikap pengecut)" cukup memantapkan hati saya untuk tidak diam.

Gagasan toleransi Ayaah Hirsi Ali itu sama dengan apa yang dikatakan Haji Abdul malik Karim Amrullah atau yang biasa kita kenal dengan Buya Hamka, "Jika agamamu, nabimu, kitabmu dihina dan engkau diam saja, jelaslah ghiroh telah hilang darimu…. Jika ghiroh telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan. Sebab kehilangan ghiroh sama dengan mati…..",

Ya, jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Itu jika diam.

Lalu bagaimana "jika membela orang yang menghina agamamu?" Guntur Romli dan Nusron Wahid mungkin bisa membantu saya menjawabnya. (IM/tebarsuara.com)

10 Oktober 2016

Tulisan ini dibacakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzammil Yusuf dalam rapat paripurna yang membahas tentang Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim. Muzammil menyampaikan soal  pernyataan Gubernur DKI Jakarta soal Al Maidah ayat 51.

Islam Online | Pasangan Jokowi-JK dinilai hanya ‘jualan politik’ terhadap konsep perekonomian berdiri di kaki sendiri (berdikari) ketika masa kampanye 2014 lalu. Sebab, pemerintahan Jokowi-JK kini justru terkesan memperlihatkan kebergantungannya dengan produk impor.

“Dua tahun pemerintah Jokowi ini masih tergantung dengan impor bahan pangan, seperti beras, jagung, gula mentah, daging, dan lain-lain,” kata Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Rabu (19/10).

“Jadi, ketergantungan impor pangan ini memperlihatkan pemerintah tidak bisa menerapkan Berdikari seperti yang sering didengungkan saat kampanye,” tambah dia.

Lebih menyedihkan, sambung Uchok, maraknya impor yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK menunjukkan tidak adanya konsep pangan yang jelas.

“Selama dua tahun pemerintah Jokowi ini tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan rakyatnya, sehingga rakyat dengan sendiri menjerit karena semua mahal dan pemerintah entah dimana ketika semua dikendalikan oleh pasar,” tandas dia. (AT/tebarsuara.com)

Salam Redaksi

Assalamualaikum Wr.Wb.
Selamat Datang di Portal Islam Online, Alhamdulillah pada tanggal 17 Oktober 2016 Kemarin Media ini hadir untuk khalayak. Islam Online merupakan Portal Berita yang bernuansa Islam yang ditulis dengan santai dan bebas, namun tetap enak untuk dibaca. Rubik Utama Islam Online terdiri dari Berita Utama, Berita Daerah, Berita Nasional, Berita Internasional, Politik, Ormas, Netizen, Opini, Top dan Lain-lain. Sangat cocok bagi  anda untuk ikut serta menulis dan berpromosi. Islam Online di gagas oleh Jurnal News Network. Islam Online Media yang Independen, non-Partai maupun Ormas.

Dalam Berita Utama hari ini (19/10/16), menghadirkan pernyataan Habib Rezieq terkait proses hukum penista Agama. Indonesia adalah negara hukum, sehingga penegakan hukum harus dikedepankan untuk menjamin keamanan nasional. Demikian ditegaskan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI)

Pada Rubik Berita Daerah mengabarkan Kondisi Banjir di Meulaboh-Aceh Besar, sedang di Rubik Nasional membahas Dua Tahun Pemerintahan Jokowi – JK Dinilai Masih ‘Abaikan’ Penegakan Hukum. Pada Rubik Internasional mengangkat Berita hukuman mati putra Mahkota Arab Saudi.

Pada Rubik Opini, Zeng Wei Jian membeberkan Ahokers jadi kalap dan mengharuskan membuat Hoax sana-sini, di rubik Politik, Klarifikasi 5 Tokoh dalam meme dukung Ahok. Dirubik Ormas Mengangkat Berita Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Jadebek, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota menuntut Hukum Ahok. Demikianlah Berita yang kami hadirkan pada hari ini, sampai ketemu di edisi berikutnya.

Wassalam.....

Islam Online | Pemerintah Saudi, Selasa (18/10), melaksanakan hukum qishash mati terhadap anggota keluarga kerajaan atas kejahatan pembunuhan Desember 2012 silam. Vonis mati ini dijatuhkan karena keluarga korban menolak nyawa keluarganya diganti denda.

Menurut pernyataan Departemen Dalam Negeri Saudi yang dirilis kantor berita resmi Saudi, hukuman qishash ini dilaksanakan setelah keluar surat perintah dari Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz. Adapun anggota keluarga kerajaan itu bernama Putra Mahkota Turki bin Turki bin Su’ud Al-Kabir.

Depdagri menjelaskan, Turki yang berkebangsaan Saudi telah membunuh Adil bin Sulaiman bin Abdul Karim Al-Muhaimid, juga warga Saudi. Pembunuhan itu dilakukan dengan senjata api saat tawuran.

Pihak berwenang, lanjut pernyataan tersebut, berhasil menangkap palaku kemudian dilanjutkan dengan penyidikan.

Pelaku selanjutnya dihadapkan ke Pengadilan Tinggi dan hakim memutuskan hukuman mati dengan cara diqishash. Pelaksanaan vonis ini setelah keluar surat perintah dari Raja.

“Hukuman qishash mati telah dilaksanakan terhadap pelaku pada hari Selasa di kota Riyadh,” tulis pernyataan Depdagri Saudi.

Kementerian Dalam Negeri Saudi menegaskan, pelaksanakaan eksekusi ini diumumkan untuk menunjukkan kesungguhan kerajaan Saudi menjaga keamanan, melaksanakan keadilan dan menegakkan hukum-hukum Allah bagi siapa yang melanggar.

Sementara itu, dalam pernyataan pertama dari salah satu Putra Mahkota, Khalid Alu Su’ud, mengatakan melalu akun twitternya, “Ini adalah Syariat Allah dan inilah langkah negara kami yang diberkait…semoga yang dibunuh dan pembunuh dirahmati oleh Allah”.(Kiblat)

Islam Online | Banjir semakin meluas di Aceh Barat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Aceh Barat Iraidi, mengatakan bencana banjir telah mengepung delapan dari 12 kecamatan di Aceh Barat.

Menurut data sementara BPBD setempat, sedikitnya 6.883 jiwa dengan 1.925 kepala keluarga (KK) menjadi korban banjir. Diperkirakan warga akan terus mengungsi karena banjir semakin meluas, dipicu tingginya curah hujan pada Senin (17/10) malam.

“Kemarin yang terendam banjir lima kecamatan, kemudian terus meningkat tadi malam. Hingga siang ini, kita terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial meminta agar segera dikirimkan logistik ke titik-titik pengungsian,”kata Iraidi Selasa (18/10/2016) di Meulaboh.

Adapun wilayah yang dilanda banjir tersebut Kecamatan Johan Pahlawan sebanyak 117 KK, dengan 823 jiwa, Arongan Lambalek satu desa, Woyla Timur, 113 KK dengan 278 jiwa, Woyla Barat 897 KK dengan 2.998 jiwa.

Kemudian Kecamatan Meureubo sebanyak 256 KK dengan total 1.010 jiwa, Kecamatan Kaway XVI 271 KK dengan 1.025, Bubon 30 KK dengan 100 jiwa, kemudian Kecamatan Samatiga 104 KK dengan 573 jiwa.

Sementara itu, Keucik Gampong Ie Itam Tunong, Kecamatan Woyla, Safrizal, saat dikonfirmasi aceHTrend mengatakan, satu dusun dihuni sebanyak 25 KK hingga kini masih terkurung banjir. Dia mengatakan jika malam nanti wilayah tersebut masih diguyur hujan, mutlak 80 jiwa dalam dusun tersebut harus dievakuasi.

“Desa kami ada satu dusun yang terjebak banjir, Jika hujan lagi nanti malam mereka perlu bantuan evakuasi, jaraknya sekitar 1 Km. Untuk korban lain sudah mengungsi ke kantor Desa, tapi belum mendapat bantuan darurat,”kata Safrizal.(Acehtrend.co)

Oleh: Zeng Wei Jian*
Sun Tzu bilang, "Ada lima faktor fundamental untuk menang perang...dan moral influence adalah faktor terpenting."

Ahokers hanya paham sedikit soal "faktor moral" ini, lantas membabi-buta.

Pasca penistaan Surat Al-Maidah 51, semakin jelas bahwa Ahok keropos. Aksi demonstratif prohok hanya dihadiri 25 orang. Bukan tandingan aksi "sejuta umat" tangkap Ahok.

Ahokers memperdaya Wagub Djarot dalam aksi manipulasi sepetak taman. Tetap gagal naikan elektabilitas Ahok. Publik semakin jijik. Djarot kena getah. Dibully abis-abisan.

Nyata, Ahok tidak didukung banyak pihak. Cuma Nusron Wahid, Nyonya Daimah, Mustofa Bisri dan Gus Coy. Semua ustad, kyai, alim-ulama dan tak terhitung laskar meminta polisi menangkap Ahok. Dunia internasional juga mengecam penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Ini perang asimetri (tak berimbang). Ahok ngga punya chance menang.

Jakarta terdiri dari 85% muslim. Indonesia secara keseluruhan berkomposisi 95% muslim. Fakta ini hendak ditiadakan oleh Ahokers.

Setelah gagal memanipulasi taman, Ahoker mencoba memainkan isue disintegratif.

Tujuannya menaikan kepercayaan diri, militansi dan moral prohok dari golongan minoritas: cina rasis & kristen fundamentalis.

Sekali lagi, in war, faktor moral pegang peranan penting. Itu diajarkan semua ahli perang seperti Goebbels dan Carl von Clausewitz. Karena itu, citra Ahok hebat perlu selalu dijaga. Agar moral prohok tidak rusak. Sehingga mereka bisa lebih bringas, sekaligus ngga tau malu.

Prohok katak dalam tempurung ini coba diyakinkan bahwa Ahok masih kuat.

Isue disintegratif itu adalah menyebar hoax dukungan Gubernur Papua, Panglima Perang Dayak dan Laskar NTT. Selain, tentu saja, memfitnah MUI.

Namanya kebusukan, sooner or later, pasti tercium. Dalam kasus Ahokers, kebusukan itu cepat sekali terbongkar.

Sehari sesudah mereka menggoreng isue, Gubernur Papua merilis penyangkalan. Dia menyatakan tidak pernah ngomong akan memerdekakan Papua demi Ahok. Malahan dia bilang Ahokers itu sekumpulan provokator.

Panglima Perang Suku Dayak juga menyangkal hoax dukungan kepada Ahok. Dia datang ke Sulawesi sebagai duta budaya. Tidak urus politik, apalagi urusan politik Ahok di Jakarta.

Terakhir, foto yang diklaim sebagai pemuda NTT yang katanya siyap memerangi FPI ternyata foto kuno gerilyawan Fretelin. Sampai di sini, Oh My God, keterlaluan sekali Ahokers ini.

Ngga sadar, mereka memprovokasi umat Islam dan menyulut peperangan yang tidak mungkin dimenangkan golongan minoritas pro Ahok.(tebarsuara.com)

Baca Juga: Klarifikasi 5 Tokoh Dalam Meme Dukung Ahok

*)Penulis merupakan Aktivis Mahasiswa 1998, Warga DKI Jakarta

Islam Online |  Baru-baru ini, sejumlah tokoh melakukan klarifikasi di akun twitter pribadinya.

Walikota Bandung Ridwan Kamil, Putri Presiden Aburahman Wahid, Yenny Wahid, dan Gubernur Papua Lukas Enembe kompak membantah fitnah yang disematkan oleh mereka mengenai pemberian dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

1. Ridwan Kamil
“Yang menolak Ahok karena ia Tionghoa adalah orang bodoh,” ucap Ridwan Kamil dalam sebuah meme yang ramai disebar di media sosial.

Merasa risih dengan kalimat yang bukan diucapkan olehnya. Ridwan Kamil pun memberikan klarifikasinya.

“Saya tidak pernah mengluarkan statemen/meme ini. Mohon siapapun yang membuat/menyebarkan agar menghentikan. Nuhun,” kata akun @Ridwankamil

2. Yenny Wahid
“Hanya orang yang berhati kotor yang tidak bisa menilai kebaikan Ahok,” ucap Yenny dalam sebuah meme yang ramai di twitter.

Merasa tak pernah mengatakan hal tersebut, Yenny pun membantah dengan lugas.

“Pemberitahuan: Saya tidak pernah mengatakan seperti yang disebut digambar,” kata akun @yennywahid.

3. Lukas Enembe
“Kalau non Muslim tidak boleh jadi Gubernur DKI atau Presiden Indonesia maka biarkan Papua Melanesia Merdeka,” kata Lukas dalam sebuah meme yang ramai beredar di sosial media.

Kesal disangkutpautkan, Lukas pun berikan jawaban tegas dan lugas.

“Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya kepada masyarakat DKI dan masyarakat Papua. Bahwa saya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan pilkada DKI. Apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua merdeka jika Ahok tidak diijinkan jadi gubernur,” kata Lukas dalam keterangan persnya, Selasa (18/10/2016). (TS/tebarsuara.com)

Demo Tolak Ahok

Islam Online | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Jadebek, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Aksi dari demonstran tersebut dilakukan terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dalam aksinya mahasiswa mendesak penegak hukum agar melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, dan profesional dalam menyelesaikan masalah penistaan agama yang dilakukan Ahok.

“Kami mendesak aparat penegak hukum agar melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, dan profesional dalam menyelesaikan masalah ini,” kata Koordinator Aksi FSLDK Jakarta Depok Bekasi (Jadebek), Choirul Affandi, Selasa (18/10/2016).

Ia juga mengatakan, peserta demo Ahok ini datang dengan ratusan mahasiswa UNJ, UI, PNJ, UMB, Sebi, ESQ, UMB, LIPIA dan lainnya yang tergabung dalam LDK meminta keadilan umat terpenuhi untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum terhadap Ahok.

Dalam orasinya yang disertai longmarch Balai Kota ke Istana Presiden Mengecam keras perbuatan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, serta semua pihak yang membenarkan dan membela pernyataan tersebut.

Choirul yang juga menjadi Ketua Komisi A Isu-isu Syiar Keumatan dan Puskomda FS LDK Jadebek itu mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung MUI.

“Kita harus mendukung penuh pendapat dan sikap keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai representasi keagamaan umat Islam di Indonesia,” katanya.

Dalam aksi mereka juga menghimbau kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk mendukung dan mengembalikan Jakarta kembali beradab dan beretika.

Selain FS LDK Jadebek, aksi ini juga digelar serentak oleh FS LDK di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Surabaya di daerahnya masing-masing. (MN/tebarsuara.com)

Islam Online | Dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dinilai masih mengabaikan perbaikan penegakan hukum di tanah air. Jokowi – JK dianggap hanya fokus terhadap bidang politik dan ekonomi.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra memaparkan, untuk tahun pertama duet penguasa usungan PDI-Perjuanan lebih mengutamakan konsolidasi politik, yang tujuannya untuk melebur dua koalisi di jagat politik Indonesia.

Pada tahun kedua, gelagat reformasi kebijakan hukum demi arah perbaikan pun tak kunjung nampak. Hal ini dibuktikan dengan adanya belasan paket kebijakan ekonomi yang ditetapkan Jokowi, serta pembatalan ribuan peraturan daerah (perda).

“Ada delapan paket yang dikeluarkan Jokowi – JK yang khusus hambat investiasi, ada 3000-an perda yang dibatalkan pemerintah sekarang, dan kita tidak tahu implikasi yang dibatalkan itu,” papar Saldi dalam bukunya ‘Hukum yang Terabaikan: Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi’ yang diluncurkan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (18/10).

Kendati demikian, sambung dia, perjalanan Jokowi – JK menukangi istana bukan tanpa hal positif. Kalau dari sisi hukum, kebijakan yang dianggap berguna ialah pemberantasan pungutan liar di lingkungan kementerian dan lembaga.

Namun, tetap saja kebijakan pemberantasan pungli ini menurut Ketua Panitia Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini melihat, kebijakan Jokowi – JK justru jauh dari Nawacita yang selama ini digembar-gemborkan.

“Dua poin itu sebetulnya sangat jauh dari Nawacita,” sesalnya. Terlebih, dulu Jokowi – JK punya agenda hukum yang cukup komprehensif, dengan menyentuh tiga hal dasar bidang hukum, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum.

“Bahkan (Jokowi) Presiden pertama yang berikan perhatian dengan berjanji melakukan pemberantasan mafia dalam proses legislasi,” keluhnya.(aktual)

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab saat berorasi dihadapan ratusan ribu massa Aksi Bela Islam di Jakarta. (foto: suara islam)

Islam Online | Indonesia adalah negara hukum, sehingga penegakan hukum harus dikedepankan untuk menjamin keamanan nasional. Demikian ditegaskan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab melalui pesannya, sebagaimana dilansir Suara Islam Online, Rabu (19/10/2016).

Oleh karena itu, kata Habib Rizieq, proses hukum bagi Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok yang dinilai telah melakukan penistaan agama harus ditegakkan.

"Proses hukum Ahok si penista agama harus ditegakkan, tidak boleh dikalahkan hanya untuk kepentingan pilkada," tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat agar mewaspadai para politisi yang hendak merusak penegakan hukum.  "Waspada, politisi busuk ingin merusak penegakan hukum di Indonesia demi kepentingan politik mereka," jelasnya.

"Ayo ... Selamatkan NKRI dari politisi busuk..!!!" seru Habib Rizieq.(Suara-Islam)

Islam Online | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi peduli Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Selasa 18 Oktober 2016 melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Auditorium Prof Aly Hasymi UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Aksi ini merupakan bentuk protes mahasiswa dan alumni terkait wacana perubahan logo UIN Ar-Raniry yang menang dalam sayembara baru-baru ini.

Untuk diketahui, logo yang dimenangkan Fandy Diadline Widi Anugerah warga Malang, Jawa Timur tersebut dinilai sangat melenceng dari nilai-nilai sejarah dan budaya kampus UIN Ar-Raniry.
Aksi ini berjalan dengan tertib dan lancar. Belasan satpam nampak mengawal berlngsungnya aksi.
Pantauan Klikkabar.com, di dalam Auditorium saat ini masih berlangsungnya prosesi upacara peringatan puncak Dies Natalis UIN Ar-Raniry ke 53. Prosesi acara tersebut turut dihadiri orang nomor satu di Aceh, Doto Zaini.

Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada perwakilan rektorat yang menjumpai pendemo.
Bukan hanya mahasiswa, aksi ini juga diikuti belasan mahasiswi, mereka turut membentangkan spanduk bertuliskan diantaranya yaitu: “Tolak sistem diktator di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh,”
Selain menolak logo UIN Ar-Raniry, mahasiswa juga menolak parkir elektronik yang diterapkan UIN Ar-Raniry.

“Kami menolak parkir, karena kami harus bayar setiap hari namun pada saat kendaraan kami hilang tidak ada yang tanggung jawab,” teriak Misran, salah satu aksi yang juga wakil presiden UIN Ar-Raniry.

Islam Online | Rusia menyatakan pasukannya dan tentara rezim Suriah sejenak akan menghentikan serangan di Aleppo pada Kamis, seiring meningkatnya kritik terkait serangan brutal yang didukung Moskow di kota Suriah itu.

“Kami memutuskan untuk tidak membuang waktu dan memberlakukan ‘jeda kemanusiaan’, terutama untuk pembebasan warga sipil, evakuasi yang sakit dan terluka serta penarikan petempur,” kata pejabat senior militer Rusia Sergei Rudskoi dalam jumpa pers, pada Senin 17 Oktober 2016.
Gencatan senjata akan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 waktu setempat di wilayah Aleppo menurut kata Rudskoi.

“Selama periode itu, Angkatan Udara Rusia dan pasukan pemerintah Suriah akan menghentikan serangan udara dan penembakan dari berbagai jenis senjata lainnya,” katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Rudskoi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan sementara Rusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan “negara-negara berpengaruh” terus mengupayakan rencana membuat ekstremis dari Front Fateh al Sham, yang sebelumnya dikenal sebagai Front Al Nusra dan afiliasi Al Qaeda di Suriah, meninggalkan dari Aleppo.

Rusia saat ini melancarkan operasi pengeboman habis-habisan guna mendukung operasi rezim merebut wilayah timur Aleppo yang dikuasai pemberontak, menuai kecaman keras dari negara Barat.
Uni Eropa menuding Rusia menyebabkan “penderitaan tak terkatakan” dan menyatakan serangan-serangan udara Moskow dan Damaskus di Aleppo “bisa menjadi kejahatan perang.”

Moskow Kamis lalu menyatakan sudah menjamin jalur aman bagi para petempur pemberontak untuk keluar dari bagian timur Aleppo di sepanjang koridor Jalur Castello, rute potensial utama untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke kota. (Antara)

Oleh: Zeng Wei Jian*
Islam Online | Kemarin, Jumat (14/10/2016), ada demonstrasi besar di Bareskrim dan Balai Kota Jakarta. Sebuah portal berita di Turki mengabarkan demonstrasi "tangkap Ahok" itu. Diberitakan jumlah massa aksi lebih dari "sejuta orang".

Masalah blasphemy ini telah diketahui dunia internasional. Nusron Wahid dan Basuker boleh jadi nggak merasa Ahok menista Alquran dan ulama. Namun sebelum Turki, Imam Besar Masjid New York (Imam Shamsi Ali) sudah ikut menulis komentar mengenai sikap agresif "melotot & ngotot" Nusron di ILC.

Saya kira isue ini akan menjadi polemik internasional. Indonesia bisa jadi bakal dinilai sebagai pelindung penista Alquran dan ulama bila kepolisian tidak menangkap Ahok.

Aksi serupa pecah di berbagai daerah. Aceh, Medan, Bandung, Palembang, Muntilan, Tegal. Bahkan kota asal Presiden Jokowi, Solo juga menggelar aksi tangkap Ahok.

                                                                                              ***

Sejak jam 7 pagi saya mulai on my way to Istiqlal. Muter-muter liat situasi. Sepanjang jalan Gajah Mada banyak toko tutup. Layaknya hari Minggu. Jalan Roxy lebi sepi. Hanya 1-2 toko mebel saja yang buka.

Ahok dan Basuker memicu mass psychological tension and social unrest.

Sesaat sebelum aksi, saya, bersama Lieus Sungkharisma, sempat berputar-putar Jalan Hayam Wuruk, Juanda, Harmoni, Monas. Situasi jalan raya terasa lain. Lebih lancar. Tenang. Sepi. Seakan ada sesuatu yang dinanti masyarakat.

Di taman Monas, tepat di depan Istana Merdeka, tentara duduk-duduk. Jumlahnya banyak sekali. Saya sempat berteriak, "Hidup TNI!. TNI harus pro rakyat. Tumbangkan Ahok!"

Lieus tertawa. Tentara-tentara itu nyengir. Ada yang mengusung kepalan tangan ke atas.

Di depan Masjid Istiqlal, ada sejumlah Satpol PP membantu mengatur arus lalu-lintas. Hari ini mereka simpatik. Ramah. Penuh senyum. Rombongan utama demonstran dipimpin Habieb Rizieq telah berangkat ke Bareskrim.

Kepada empat orang SatPol PP, saya nyatakan "bravo Satpol PP". Mereka senang, tersenyum. Beberapa pemuda Laskar FPI memperhatikan. Mereka tau Lieus Sungkharisma memegang setir mobil di samping saya.

Karena Satpol PP itu tampak senang, saya bilang, "Pol PP mesti pro rakyat. Jangan jadi antek-antek Ahok. Tumbangkan Ahok. Segera".

Sontak air muka mereka berubah. Kecut. Grogi. Seorang dari mereka langsung menundukan kepala. Beberapa Laskar FPI tertawa.

Tiga ratus meter dari Masjid Istiqlal ada serpihan kecil demonstran. Mereka bawa spanduk bertulis: SOBEK MULUT & MATA NUSRON WAHID, SI ANAK DURHAKA.

                                                                                              ***

Ini aksi besar. Entah berapa puluh (mungkin seratus) aksi demonstrasi pernah saya ikuti sejak tahun 1997. Tidak sering ada banjir massa sebanyak ini. Detik.com bilang ada 50 ribu massa-aksi. Dua ruas jalan Merdeka Selatan dipadati demonstran. Aksi ini sedikit lebih besar dari aksi buruh Mayday.

Ada Habiburokhman, Ratna Sarumpaet, ACTA, Indonesia Bergerak, PETA, Silat Cingkrik Rawa Belong, FBR, Laskar Luar Batang, AKBAR, Warga Aquarium di sela-sela massa FPI dan ormas Islam lain.

Saya sempat bincang-bincang dengan Gofur dari BARET. Ada rombongan ibu-ibu dari Jakarta Timur. Satu dari ibu itu bilang, di kelurahan mereka tidak ada prohok. Anies dan Agus berbagi suara. Anies-Sandiaga sedikit lebih unggul.

Ada Amien Rais orasi di Bareskrim. Dia bilang segera tangkap Ahok. Dia berharap Presiden Jokowi jangan coba-coba melindungi Ahok.

Kedatangan Lieus Sungkharisma disambut meriah. Habib Rizieq memanggil dan memintanya naik ke podium. Barisan demonstrans membuka jalan. Seorang laskar memayungi Lieus. Di atas podium, Lieus bilang Ahok telah menista agama. Tidak boleh dibiarkan. Mesti ditangkap. Orasi Lieus disambut teriakan takbir.

Sejumlah ibu beretnik Tionghoa keluar dari Gereja Katedral. Mereka membagikan konsumsi kepada peserta aksi. Saya kira, ini simbol aksi simpatik mereka. Semoga mereka mulai sadar bahwa Ahok memicu ketegangan sosial. Ahok tidak pantas didukung.

                                                                                          ***

Sesaat setelah turun dari mobil, saya mencoba mencari lokasi strategis para sniper. Saat penggusuran Bukit Duri, aparat menurunkan seorang sniper, seseorang tanpa seragam, memaki helm dan membawa senapan sniper. Dari silang Monas, polisi, intel dan tentara berserakan. Saya takut ada skema bentrok. Tapi saya kira aksi ini aman. Saya tidak melihat ada anomali mencurigakan.

Mobil komando ACTA, kerap didatangi umat. Mereka ingin menyalami Habiburokhman dan para lawyer. Tak lupa selfie dengan latar Bendera ACTA.

Ada seorang pria setengah baya bilang, "sebaiknya Ahok ngga usah ditangkap. Jadi saya punya kesempatan berjihad. Kapan lagi?"

Seorang lagi bilang, "itu teman kita. Alumni Afganistan. Kita siyap mati syahid."

Massa di Balai Kota tertib selagi Habib Rizieq berorasi di Bareskrim. Wartawan berserakan. Polwan muda dikerahkan bagi-bagi minuman. Cantik-cantik.

Ada satu unit mobil water canon di balik gerbang Balai Kota. Moncongnya menghadap ke arah kumpulan demonstran.

Tiba-tiba, polisi membunyikan musik. Iramanya seperti dangdut. Massa langsung marah. Merapat. Teriakan kecaman bergemuruh. Ada botol dilempar ke arah polisi di balik pintu gerbang. Demonstran menuntut musik dimatikan.

Habiburokhman Asli meminta sopir bergerak. "Wah clash nih," katanya.

Seorang lain berkata sambil tersungut, "udah gila ya mereka. Masa stel lagu begituan."

Maksud hati polisi meredakan ketegangan, namun musik pilihannya keliru. Ini aksi yang pekat dengan nuansa religi. Membunyikan musik hura-hura sama saja melecehkan kekhusyukan atmosfer.

                                                                                           ***

Iring-iringan mobil komando Habib Rizieq tampak dari kejauhan. Massa berdiri. Merapat. Menyambut kedatangan rombongan utama. Takbir bergema. Ada Novel Bakmumin di atas mobil komando.

Novel memakai sorban putih dan baju gamis. Kemarin dia bikin Nusron naik pitam dengan sebut nama "Nusron Purnomo".

Dua ruas jalan Merdeka Selatan dipenuhi lautan manusia. Korlap meminta demonstran untuk duduk. Demonstran masih mau mengelu-elukan rombongan Habib Rizieq. Hingga korlap merasa perlu mengumandangkan syair: "Yang mau gantung Ahok ayo duduk". Dua menit kemudian, massa terkendali.

Dari arah berlawanan, rombongan Pangdam dan Kapolda bergerak. Jemaat mengelu-elukan. Ada teriakan "TNI dan Polri bukan musuh kita. Musuh kita hanya Ahok."

Habiburokhman dipanggil, diminta merapat ke mobil komando. Saya diajak. Kami berjalan di sela-sela laskar dan demonstran yang duduk. Ada beberapa orang memanggil saya.

Setelah aksi menyampaikan aspirasi berakhir, sholat berjamaah digelar.

Kerapatan Massa mencair. Ratna Sarumpaet datang. Kami bincang-bincang. Sejumlah peserta demonstrasi mulai foto-foto selfie. Dua orang laskar berseragam loreng mirip tentara menghampiri.

Mereka teriak, "Bang Zeng, kami dari Palembang. Langsung ke sini. Kami juga aksi di Palembang sekarang."

Mereka minta foto buat kenang-kenangan. Saya ucapkan terima kasih dan minta agar aksi terus digencarkan di Palembang. Jangan berhenti sampai Ahok ditangkap. Mereka jawab "Siyap...!!"

***

Saya salut dengan disiplin aksi besar ini. Lautan manusia, geram, diprovok musik sekuler, namun bentrok tidak pecah.

Dahulu, saat saya aktif di gerakan mahasiswa, bila massa mencapai 300 orang saja clash kerap terjadi. Apalagi jumlah massa puluhan sampai ratusan orang dengan kegeraman seperti ini. Namun, sampai aksi usai, kondisi terkendali.

Kedatangan Pangdam dan Kapolda berarti ini aksi serius. Pangdam Jaya adalah Gubernur Militer. Wilayah tugasnya lebih luas daripada gubernur sipil macam Ahok. Yaitu meliputi Ibukota dan Banten.

Saya kira Presiden mesti berpihak pada umat Islam. Penistaan agama tidak boleh dibiarkan di republik ini.

Pihak Bareskrim nyatakan akan memproses Ahok. Pilihan katanya "memproses", bukan "menangkap". Ini aksi pertama. Umat koperatif dengan bergerak dalam koridor hukum. Masyarakat mempersilahkan aparat bekerja. Jumat depan bila aparat tidak juga berhasil menaikan kasus ini ke tingkat lebih tinggi, maka aksi massa lebih massif akan mendatangi Kapolri.

Bila tetap juga tidak ada kemajuan, maka istana kemungkinan besar akan didemo. Jadi maximal ada waktu tiga minggu toleransi masyarakat. Saya tidak bisa membayangkan bila pemimpin negara ini bersikeras memanipulasi kasus ini dengan tujuan melindungi seorang Ahok. Harganya tinggi sekali.

Megawati dan PDI-P pasti pusing menghadapi kemelut yang diciptakan Ahok ini. Bukan salah PDI-P bila Megawati memutuskan batal mengusung Ahok. Sekalipun seandainya bila ada duit mahar telah masuk. Keputusan politik harus segera diambil. Jangan biarkan harmoni terganggu gara-gara seorang Ahok.(tebarsuara.com)

Islam Online | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz secara resmi memberikan dukungan kepada calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.  Deklarasi dihadiri pasangan Ahok-Djarot bersama perwakilan parpol koalisi di kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakpus, Senin (17/10/2016).

Dengan mengenakan kemeja kotak-kota, Ahok-Djarot hadir sekitar pukul 17.30 didampingi segenap pengurus DPD Golkar, Hanura, dan PDI-P. Kedatangan calon petahana langsung disambut yel-yel oleh fungsionaris DPP PPP.

Deklarasi dilakukan Ketum PPP Djan Faridz didampingi waketum Humphrey Djemat dan sekjen Dimyati Natakusuma.

Dengan adanya deklarasi dukungan resmi ini, politisi PPP Dimyati mengatakan seluruh anggota PPP DKI Jakarta wajib mendukung pasangan petahana dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Artinya, terhadap kader yang membelot bakal dikenakan sanksi termasuk H Lulung‎. Namun pihaknya berharap H Lulung mengikuti keputusan partai.

"‎‎Ada sanksi. Siapapun tidak hanya berlaku bagi Pak H. Lulung. Terhadap siapapun kalau sudah kontrak politik dirapatkan DPP DPP memutuskan itu wajib dipatuhi," ujar Dimyati seperti dilansir beritasatu.com.

Mendanggapi dukungan PPP ke Ahok Djarot, pengamat sosial Muhammad Setiawan menegaskan bahwa PPP telah melakukan pengkhianatan terhadap Umat Islam. Dukungan yang dilakukan PPP memperlihatkan PPP tidak merasakan apa yang sedang dialami Umat Islam saat ini.

"Umat Islam sedang sedih Al-Qur'an di hinakan oleh Ahok, ini PPP justru mendukung Ahok. Ini namanya pengkhianatan" tegas Muhammad saat dihubungi Islamedia, selasa(18/10/2016).(IM/tebarsuara.com)

Islam Online | DPP PPP kubu Djan Faridz memutuskan mendukung duet petahana Ahok-Djarot setelah mereka setuju menandatangani kontrak politik yang disodorkan.

Penandatanganan kontrak dilakukan Ahok dan Djarot, serta Djan Faridz dan Sekjennya Dimyati Natakusumah di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).

Namun, sebagaimana dilansir TeropongSenayan, isi dokumen kontrak tersebut hampir seluruhnya berisi proyek infrastruktur pembangunan untuk periode 2017-2022.

Berikut isi kontrak politik selengkapnya :

1. Program kerja yang berdampak langsung kepada Umat Islam

A. Menambah fungsi Islamic Center yang terletak di Jakarta Utara untuk menjadi pusat perpustakaan sejarah Islam Indonesia.

B. Membangun Masjid Raya di setiap wilayah kota provinsi DKI Jakarta seperti Masjid Raya di Daan Mogot, Jakarta Barat.

C. Memberikan anggaran rutin untuk perbaikan dan perawatan pada setiap masjid dan mushala, khususnya tempat wudhu dan toilet yang dilengkapi dengan akses air bersih dan penerangan di wilayah DKI Jakarta.

D. Meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan imam, muadzin, ustadz, ustadzah, sertah marbot Masjid dan mushala di DKI Jakarta dengan memberikan tunjangan bulanan.

E. Memberikan bantuan untuk perbaikan gedung dan biaya operasional untuk pondok pesantren yang ada di DKI Jakarta.

F. Memberikan kesempatan kepada pondok pesantren swasta untuk melakukan kerja sama pengelolaan dengan Pemprov DKI Jakarta.

G. Menghormati, mengizinkan, dan mendukung penuh kegiatan-kegiatan perayaan hari besar umat Islam termasuk merayakan malam takbiran dan menutup seluruh tenpat hiburan malam sepanjang bulan suci Ramadhan di DKI Jakarta.

2. Program kerja yang berdampak langsung kepada seluruh warga DKI Jakarta

A. Membangun tempat terpadu bagi panti asuhan, rumah jompo, dan rumah singgah bagi anak-anak terlantar dan sarana kesehatan, pendidikan, dan budaya di lahan Pemprov DKI.

B. Memberikan bantuan biaya operasional untuk panti asuhan, panti jompo, dan rumah singgah anak terlantar yang tidak dikelola Pemprov DKI.

C. Memberikan kesejahteraan untuk warga atau nelayan yang terkena dampak relokasi sehubungan dengan reklamasi. Antara lain dengan membangun pelabuhan rakyat yang dilengkapi dengan rumah susun disepanjang tanggul laut yang terhubung dengan tempat pelelangan ikan, tempat penyimpanan ikan, pusat jajanan serba ada, pasar tradisional, fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah di atas lahan reklamasi dan transportasi laut antar pulau bagi warga Kepulauan Seribu.

D. Memberikan kesejahteraan bagi warga DKI yang terkena relokasi akibat penggusuran dengan membangun rumah susun pengganti yang lengkap dengan sarana pendidikan, pasar, sekolah, Puskesmas dan tempat ibadah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal semula warga.

E. Melaksanakan Pergub nomor 10 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan mengubah kewajiban pengembang untuk menyediakan fasilitas untuk pedagang kaki lima di ousat belanja dan perkantoran menjadi minimal 5% dari luas lantai.

F. Membangun pusat jajanan serba ada untuk pedagang kaki lima berdagang di tanah-tanah terlantar di wilayah DKI.

G. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas program MH Thamrin yaitu perbaikan dan peningkatan kualitas kampung-kampung di DKI Jakarta seperti yang dilakukan gubernur Ali Sadikin periode 1966-1977.(TS/tebarsuara.com)